01
Data Perusahaan Tidak Sinkron
Data pada Akta, AHU, OSS, NIB atau dokumen perusahaan lainnya dapat berbeda setelah terjadi perubahan perusahaan.
Corporate Legal Health Check
Jasa Legal Compliance Check Perusahaan
Evaluasi kondisi legal perusahaan secara menyeluruh untuk mengidentifikasi dokumen yang belum sesuai, perizinan yang belum lengkap, kewajiban pelaporan yang belum dipenuhi, serta potensi risiko kepatuhan sebelum menjadi masalah bagi kegiatan usaha.
- ✓ Akta & AHU
- ✓ NIB & OSS
- ✓ KBLI & Perizinan
- ✓ Corporate Compliance
Legal Compliance Review
COMPANY CHECK
Compliance Assessment
Legal Health Check
Corporate Documents
Akta · SK · AHU
REVIEW
Business Licensing
NIB · OSS · KBLI
REVIEW
Reporting Obligations
LKPM · SABH · Corporate Reporting
REVIEW
Operational Permits
Standard Certificate · PB UMKU
REVIEW
Apa Itu Legal Compliance Check Perusahaan?
Legal Compliance Check adalah pemeriksaan kondisi legal perusahaan untuk mengetahui apakah dokumen korporasi, data perusahaan, kegiatan usaha, KBLI, perizinan dan kewajiban pelaporannya telah sesuai dengan kondisi aktual perusahaan dan ketentuan yang berlaku. Pemeriksaan dapat mencakup Akta dan data AHU, NIB dan OSS, KBLI, Sertifikat Standar, izin, PB UMKU, kewajiban pelaporan serta dokumen pendukung lain yang relevan dengan kegiatan usaha.
Mengapa Perlu Dicek?
Perusahaan Bisa Tetap Beroperasi, Tetapi Belum Tentu Seluruh Compliance-nya Sudah Sesuai
Ketidaksesuaian sering baru diketahui ketika perusahaan ingin melakukan perubahan akta, mengurus izin baru, memperpanjang dokumen, menerima investor, melakukan transaksi atau menghadapi pemeriksaan dari instansi.
02
KBLI Tidak Sesuai Kegiatan
Kegiatan yang benar-benar dijalankan perusahaan dapat berbeda dengan KBLI yang tercantum atau telah diaktifkan dalam sistem OSS.
03
Perizinan Belum Lengkap
Memiliki NIB tidak selalu berarti seluruh persyaratan perizinan untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu telah terpenuhi.
04
Laporan Belum Dipenuhi
Perusahaan dapat memiliki kewajiban pelaporan berkala atau korporasi yang belum dilakukan atau belum diperbarui.
05
Dokumen Sudah Tidak Aktual
Perubahan pemegang saham, pengurus, alamat, modal atau kegiatan usaha dapat memerlukan pembaruan dokumen dan sistem terkait.
06
Risiko Baru Terlihat Belakangan
Permasalahan compliance sering baru muncul ketika perusahaan membutuhkan proses legal atau transaksi tertentu secara cepat.
Compliance Checklist
Apa Saja yang Kami Periksa?
Scope pemeriksaan disesuaikan dengan bentuk badan usaha, struktur perusahaan, kegiatan usaha, KBLI dan kondisi aktual perusahaan.
01
Akta Perusahaan
Pendirian dan perubahan terakhir serta konsistensi data korporasi.
02
AHU / SABH
Status badan hukum dan data perusahaan yang tercatat pada sistem administrasi hukum.
03
Struktur Pemegang Saham
Komposisi kepemilikan, modal dan struktur perusahaan berdasarkan dokumen.
04
Direksi & Komisaris
Kesesuaian struktur pengurus dengan dokumen dan data perusahaan terakhir.
05
NIB & OSS
Data pelaku usaha, proyek dan perizinan yang tercatat dalam OSS.
06
KBLI
Kesesuaian klasifikasi kegiatan usaha dengan aktivitas aktual perusahaan.
07
Sertifikat Standar
Pemeriksaan kebutuhan dan status Sertifikat Standar berdasarkan kegiatan usaha.
08
Izin & PB UMKU
Identifikasi izin atau perizinan penunjang yang relevan dengan kegiatan.
09
LKPM
Pemeriksaan kewajiban dan status pelaporan kegiatan penanaman modal.
10
Beneficial Owner
Pemeriksaan administrasi pelaporan Pemilik Manfaat perusahaan jika relevan.
11
Corporate Reporting
Identifikasi kewajiban pelaporan korporasi yang relevan bagi perusahaan.
12
Dokumen Pendukung
Pemeriksaan dokumen legal lain sesuai karakter dan kegiatan perusahaan.
PT PMA Compliance
Legal Compliance Check Sangat Relevan untuk PT PMA
PT PMA memiliki aspek compliance yang perlu dilihat secara terintegrasi, mulai dari struktur pemegang saham dan modal, kegiatan usaha dan KBLI, nilai investasi, NIB dan perizinan OSS, hingga kewajiban pelaporan penanaman modal dan dokumen perusahaan lainnya. Perubahan regulasi atau kegiatan bisnis juga dapat membuat struktur yang sebelumnya digunakan perlu dievaluasi kembali.
Hasil Pemeriksaan
Apa yang Akan Diketahui Setelah Compliance Check?
Tujuan pemeriksaan bukan sekadar menemukan kekurangan, tetapi membantu perusahaan memahami posisi legalnya dan menentukan langkah perbaikan berdasarkan prioritas.
Perlu Tindakan
Compliance Gap
Dokumen, izin atau kewajiban tertentu yang teridentifikasi belum dipenuhi atau tidak sesuai dengan kondisi perusahaan.
Perlu Evaluasi
Potential Risk
Kondisi yang belum tentu merupakan pelanggaran, tetapi dapat menimbulkan risiko atau hambatan dan sebaiknya dievaluasi lebih lanjut.
Sesuai
Compliance Status
Dokumen atau aspek tertentu yang berdasarkan scope pemeriksaan telah sesuai dengan data dan kondisi yang tersedia.
Dokumen Pemeriksaan
Dokumen Apa yang Perlu Disiapkan?
Dokumen yang diperlukan dapat berbeda berdasarkan bentuk dan kegiatan perusahaan. Kami akan menentukan checklist setelah memahami kondisi perusahaan Anda.
Akta Pendirian & Perubahan
Akta pendirian dan seluruh perubahan
material perusahaan yang tersedia.
SK / Penerimaan Pemberitahuan AHU
Dokumen persetujuan atau penerimaan
pemberitahuan dari Kementerian Hukum.
NIB & Data OSS
NIB, data proyek dan dokumen perizinan
yang tersedia melalui OSS.
Perizinan Usaha
Sertifikat Standar, izin, PB UMKU
dan dokumen sektoral jika tersedia.
Dokumen Pelaporan
LKPM, laporan korporasi atau dokumen
compliance lain yang relevan.
Proses
Proses Legal Compliance Check
Pemeriksaan dilakukan secara terstruktur agar kondisi legal perusahaan dapat dilihat sebagai satu kesatuan, bukan sebagai dokumen yang berdiri sendiri.
01
Konsultasi Awal
Memahami struktur, kegiatan usaha dan kebutuhan perusahaan.
02
Document Checklist
Menentukan dokumen yang diperlukan sesuai scope pemeriksaan.
03
Corporate Review
Memeriksa Akta, AHU, struktur perusahaan dan data korporasi.
04
OSS Review
Memeriksa NIB, KBLI, proyek dan status perizinan OSS.
05
Compliance Review
Mengidentifikasi kewajiban pelaporan dan compliance yang relevan.
06
Gap Analysis
Mengidentifikasi ketidaksesuaian, dokumen yang belum lengkap dan risiko.
07
Recommendation
Menentukan rekomendasi dan prioritas langkah perbaikan.
08
Follow-Up
Proses perbaikan dapat dilanjutkan sesuai kebutuhan dan scope terpisah.
Important
Memiliki NIB Belum Tentu Berarti Seluruh Perizinan Sudah Lengkap
Kebutuhan legalitas perusahaan harus dilihat berdasarkan kegiatan usaha, KBLI, tingkat risiko, lokasi dan sektor. Selain NIB, kegiatan tertentu dapat memerlukan Sertifikat Standar, izin, PB UMKU, persyaratan dasar atau dokumen sektoral lainnya. Karena itu, Legal Compliance Check tidak hanya memeriksa apakah perusahaan memiliki NIB, tetapi juga apakah legalitas yang dimiliki sesuai dengan kegiatan yang benar-benar dijalankan.
Kapan Sebaiknya Dilakukan?
Legal Compliance Check Tidak Harus Menunggu Ada Masalah
01
Sebelum Transaksi
Sebelum investasi, kerja sama, restrukturisasi atau transaksi material perusahaan.
02
Setelah Lama Beroperasi
Untuk mengecek apakah legalitas masih sesuai dengan perkembangan kegiatan perusahaan.
03
Sebelum Perubahan Perusahaan
Sebelum perubahan pemegang saham, pengurus, modal, alamat atau kegiatan usaha.
04
Setelah Regulasi Berubah
Untuk mengevaluasi dampak perubahan regulasi terhadap struktur dan perizinan perusahaan.
05
Sebelum Investor Masuk
Membantu perusahaan mempersiapkan kondisi legal sebelum proses review atau due diligence.
06
Compliance Berkala
Sebagai pemeriksaan rutin untuk mengetahui kewajiban dan legalitas yang perlu diperbarui.
Service Fee
Berapa Biaya Legal Compliance Check?
Biaya disesuaikan dengan bentuk perusahaan, jumlah dokumen, jumlah KBLI dan proyek OSS, kegiatan usaha serta luasnya scope pemeriksaan.
Corporate Compliance Review
Legal Compliance Check
Request Quotation
Berdasarkan kondisi perusahaan dan scope pemeriksaan
- ✓ Review dokumen korporasi
- ✓ Review NIB, OSS dan KBLI
- ✓ Review status perizinan usaha
- ✓ Review kewajiban compliance
- ✓ Identifikasi compliance gap
- ✓ Rekomendasi langkah perbaikan
FAQ
Pertanyaan Tentang Legal Compliance Check Perusahaan
Legal Compliance Check adalah pemeriksaan terhadap kondisi legal perusahaan untuk mengidentifikasi apakah dokumen korporasi, data perusahaan, kegiatan usaha, perizinan dan kewajiban compliance telah sesuai dengan kondisi perusahaan dan ketentuan yang relevan.
Scope dapat mencakup Akta, AHU, struktur pemegang saham dan pengurus, NIB, OSS, KBLI, Sertifikat Standar, izin, PB UMKU, LKPM, pelaporan Pemilik Manfaat dan kewajiban korporasi lain yang relevan.
Tidak selalu. Legal Compliance Check umumnya difokuskan pada kondisi kepatuhan perusahaan dan identifikasi compliance gap. Legal due diligence dapat memiliki scope yang lebih luas dan biasanya dilakukan untuk tujuan transaksi tertentu seperti investasi, akuisisi atau pembiayaan.
Legal Compliance Check dapat sangat relevan bagi PT PMA karena perlu memperhatikan struktur investasi, kegiatan usaha, KBLI, OSS, perizinan serta kewajiban pelaporan yang berlaku terhadap kegiatan penanaman modal.
Bisa. NIB merupakan bagian penting dari legalitas usaha, tetapi kebutuhan perizinan dapat berbeda berdasarkan kegiatan, tingkat risiko, sektor dan lokasi. Kegiatan tertentu dapat memerlukan Sertifikat Standar, izin, PB UMKU atau persyaratan lainnya.
Ya. Kami dapat membandingkan KBLI yang tercantum pada dokumen dan OSS dengan kegiatan usaha yang secara aktual dijalankan oleh perusahaan.
Ya, jika termasuk dalam scope. Pemeriksaan dapat mencakup identifikasi kewajiban LKPM dan informasi pelaporan yang tersedia untuk perusahaan.
Ya. Administrasi pelaporan Pemilik Manfaat dapat menjadi salah satu bagian pemeriksaan jika relevan dengan bentuk dan kondisi perusahaan.
Temuan tersebut dapat dimasukkan sebagai compliance gap dan selanjutnya ditentukan langkah yang perlu dilakukan. Pengurusan izin atau tindakan perbaikan dapat dilakukan dalam scope layanan terpisah sesuai kebutuhan.
Tidak selalu. Suatu temuan dapat berupa dokumen yang perlu diperbarui, ketidaksesuaian data, kebutuhan klarifikasi atau potensi risiko yang perlu dianalisis lebih lanjut. Setiap temuan perlu dilihat berdasarkan konteks dan dasar hukum yang relevan.
Pemeriksaan dapat dilakukan secara berkala, sebelum transaksi atau restrukturisasi, setelah perubahan kegiatan usaha, sebelum investor masuk, atau ketika perusahaan ingin memastikan kondisi legalnya masih sesuai.
Bisa. Perusahaan yang telah lama beroperasi dapat mengalami perubahan kegiatan, struktur, perizinan maupun regulasi sehingga dokumen yang sebelumnya sesuai mungkin perlu dievaluasi kembali.
Umumnya meliputi Akta pendirian dan perubahan, dokumen AHU, NIB, data OSS, perizinan usaha dan dokumen pelaporan. Checklist lengkap ditentukan setelah kondisi perusahaan dan scope pemeriksaan diketahui.
Durasi bergantung pada jumlah dokumen, jumlah KBLI dan proyek OSS, struktur perusahaan, kegiatan usaha serta luas scope pemeriksaan. Estimasi dapat diberikan setelah dokumen awal ditinjau.
Biaya bergantung pada bentuk perusahaan, jumlah dokumen, kompleksitas kegiatan, jumlah KBLI atau proyek dan scope pemeriksaan. Quotation dapat diberikan setelah kebutuhan awal perusahaan diketahui.
Corporate Legal Compliance
Sudah Yakin Legalitas Perusahaan Anda Masih Sesuai?
Kirimkan dokumen perusahaan Anda untuk dilakukan pengecekan awal. Sea Digitalis dapat membantu mengevaluasi dokumen korporasi, NIB dan OSS, KBLI, perizinan serta kewajiban compliance untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu diperbaiki.
Sea Digitalis · Legal & Business Services Indonesia