Sea Digitalis menyediakan layanan legal bisnis untuk membantu perusahaan, investor, dan pelaku usaha dalam pendirian PT PMA dan PMDN, perizinan OSS, pelaporan LKPM, Laporan Tahunan AHU/SABH, drafting kontrak, hingga Legal Compliance Check. Pendampingan disesuaikan dengan struktur, kegiatan usaha, KBLI, dan kebutuhan regulasi setiap bisnis.
Layanan legal perusahaan membantu pelaku usaha menangani aspek hukum dan administrasi bisnis sejak tahap pembentukan, perizinan, operasional hingga pemenuhan kewajiban perusahaan. Sea Digitalis menangani kebutuhan seperti pendirian badan usaha, OSS dan NIB, LKPM, pelaporan AHU/SABH, kontrak bisnis dan pemeriksaan kepatuhan legal perusahaan.
Pilih layanan sesuai kebutuhan perusahaan Anda. Setiap layanan memiliki halaman khusus yang menjelaskan ruang lingkup, proses, dokumen, dan aspek hukum yang relevan.
Pendampingan pendirian Perseroan Terbatas untuk pemodal dalam negeri maupun investor asing, mulai dari struktur perusahaan, KBLI, akta dan administrasi badan hukum hingga OSS dan NIB.
Pendampingan pendirian Perseroan Perorangan bagi pelaku usaha yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil, termasuk penyesuaian kegiatan usaha dan kebutuhan OSS.
Pendampingan pembentukan Persekutuan Komanditer (CV), mulai dari struktur sekutu, akta pendirian, pendaftaran, pemilihan KBLI hingga kebutuhan perizinan usaha.
Pendampingan pendirian Yayasan untuk kegiatan sosial, keagamaan dan kemanusiaan, termasuk struktur Pembina, Pengurus, Pengawas, akta dan pengesahan badan hukum.
Pendampingan pembentukan Koperasi mulai dari persiapan para pendiri, rapat pendirian, struktur organisasi, akta hingga pengesahan badan hukum dan perizinan usaha.
Pendampingan legalitas usaha bagi pelaku usaha individu, termasuk penentuan KBLI, pendaftaran melalui OSS, NIB dan identifikasi perizinan yang diperlukan.
Pendampingan NIB, aktivasi KBLI, Sertifikat Standar, Perizinan Berusaha, PB UMKU dan kebutuhan legal lain yang disesuaikan dengan kegiatan serta tingkat risiko usaha.
Pendampingan pelaporan kegiatan penanaman modal melalui OSS, termasuk review data proyek, realisasi investasi, tenaga kerja dan informasi kegiatan usaha.
Pendampingan pelaporan tahunan Perseroan mulai dari review dokumen, laporan keuangan dan persetujuan RUPS hingga akta notaris dan pelaporan melalui SABH.
Penyusunan dan penelaahan perjanjian bisnis untuk membantu memperjelas hak, kewajiban, mekanisme pelaksanaan, pembagian risiko dan perlindungan kepentingan para pihak.
Pemeriksaan kepatuhan legal perusahaan terhadap dokumen korporasi, data AHU, OSS, NIB, KBLI, perizinan dan kewajiban pelaporan untuk mengidentifikasi potensi compliance gap.
Struktur perusahaan, KBLI, izin usaha dan kewajiban pelaporan saling berkaitan. Karena itu, kami melihat kebutuhan legal perusahaan sebagai satu rangkaian, bukan sekadar pengurusan satu dokumen.
Pendampingan dimulai dengan memahami bentuk badan usaha, struktur kepemilikan dan kebutuhan kegiatan bisnis.
Kegiatan usaha ditinjau bersama KBLI dan kebutuhan perizinan berbasis risiko yang relevan.
Legalitas perusahaan tidak berhenti setelah NIB terbit. Kewajiban pelaporan dan perizinan lanjutan juga perlu diperhatikan.
Komunikasi dapat dilakukan dalam Bahasa Indonesia maupun English untuk mendukung perusahaan dan investor internasional.
Ruang lingkup setiap pekerjaan dapat berbeda, tetapi secara umum pendampingan dimulai dari memahami kebutuhan hingga penyelesaian dokumen atau proses legal yang disepakati.
Memahami kegiatan usaha, struktur perusahaan, kebutuhan dan permasalahan legal.
Pemeriksaan dokumen, data perusahaan, KBLI atau kondisi hukum yang relevan.
Menentukan dokumen, izin, perubahan atau langkah hukum yang diperlukan.
Penyusunan dokumen atau pengurusan melalui sistem dan instansi yang relevan.
Penyampaian hasil dan identifikasi kewajiban lanjutan apabila diperlukan.
Kebutuhan legal perusahaan dapat muncul sejak sebelum perusahaan didirikan hingga ketika bisnis telah beroperasi. Berikut area utama yang dapat kami bantu.
Catatan mengenai perizinan: kebutuhan perizinan tidak sama untuk setiap perusahaan. Jenis Perizinan Berusaha dapat bergantung pada kegiatan usaha, KBLI, tingkat risiko, lokasi, skala usaha dan ketentuan sektoral. Karena itu, penerbitan NIB tidak selalu berarti seluruh persyaratan perizinan suatu kegiatan usaha telah terpenuhi.
Jawaban singkat mengenai beberapa kebutuhan legal yang umum ditanyakan perusahaan dan pelaku usaha.
Ceritakan struktur perusahaan, kegiatan usaha atau permasalahan legal yang sedang Anda hadapi. Tim Sea Digitalis dapat membantu mengidentifikasi layanan dan langkah selanjutnya yang relevan.