01 / PEMILIK
Satu Pemilik
Kegiatan usaha dijalankan oleh satu orang perseorangan atas nama dirinya sendiri.
Legalitas Usaha Perorangan di Indonesia
Jasa Pendirian Usaha Perorangan & Pengurusan NIB OSS
Sea Digitalis membantu pelaku usaha perorangan menyiapkan legalitas usaha mulai dari pengecekan kegiatan usaha dan KBLI, pendaftaran melalui OSS, penerbitan NIB, hingga pengecekan perizinan tambahan berdasarkan tingkat risiko dan kegiatan usaha.
- ✓ Analisis KBLI
- ✓ Registrasi OSS
- ✓ Pengurusan NIB
- ✓ Pengecekan Perizinan
Struktur Usaha Perorangan
OSS RBA
Orang Perseorangan
Warga Negara Indonesia
01
Kegiatan Usaha
Identifikasi aktivitas bisnis
02
KBLI
Klasifikasi kegiatan usaha
03
OSS & NIB
Legalitas dan identitas usaha
04
Perizinan
Berdasarkan tingkat risiko
Apa Itu Usaha Perorangan?
Usaha Perorangan adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atas nama dirinya sendiri. Dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum dapat menjadi Pelaku Usaha dan mengajukan Perizinan Berusaha melalui OSS. Usaha Perorangan berbeda dari PT Perorangan karena tidak membentuk badan hukum Perseroan tersendiri.
Memahami Struktur
Karakteristik Usaha Perorangan
Usaha Perorangan dapat menjadi pilihan bagi individu yang ingin menjalankan kegiatan usaha atas nama pribadi tanpa terlebih dahulu membentuk badan hukum seperti PT.
02 / STRUKTUR
Bukan PT
Usaha Perorangan bukan Perseroan Terbatas dan tidak memiliki struktur saham, Direksi, Komisaris atau RUPS.
03 / OSS
Dapat Memiliki NIB
Pelaku usaha orang perseorangan dapat mendaftarkan kegiatan usahanya melalui sistem OSS untuk memperoleh legalitas sesuai ketentuan.
04 / PERIZINAN
Berbasis Risiko
Perizinan yang diperlukan ditentukan berdasarkan KBLI, tingkat risiko, skala usaha, lokasi dan ketentuan sektoral.
Jangan Tertukar
Usaha Perorangan vs PT Perorangan
Walaupun keduanya dapat dimiliki oleh satu orang, Usaha Perorangan dan PT Perorangan merupakan struktur yang berbeda secara hukum.
Usaha Perorangan
Usaha Atas Nama Pribadi
Pelaku usaha menjalankan kegiatan usaha sebagai orang perseorangan tanpa membentuk badan hukum Perseroan tersendiri.
- ✓ Pemilik merupakan orang perseorangan
- ✓ Tidak memiliki saham
- ✓ Tidak memiliki Direksi dan Komisaris
- ✓ Legalitas usaha dapat diproses melalui OSS
PT Perorangan
Badan Hukum Perseroan
PT Perorangan merupakan bentuk Perseroan yang memenuhi ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil serta memperoleh status badan hukum.
- ✓ Didirikan oleh satu orang
- ✓ Memiliki status badan hukum
- ✓ Memiliki modal dan saham Perseroan
- ✓ Memiliki administrasi badan hukum tersendiri
Data & Informasi
Syarat Pengurusan Usaha Perorangan
Data yang diperlukan dapat berbeda berdasarkan kegiatan usaha, KBLI, lokasi, skala dan tingkat risiko usaha yang akan didaftarkan.
Identitas pemilik usaha.
Nomor Pokok Wajib Pajak apabila diperlukan
dalam proses administrasi.
Nomor telepon dan email aktif.
Informasi alamat atau lokasi kegiatan usaha.
Penjelasan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha.
Informasi skala dan data usaha yang diperlukan
dalam sistem OSS.
Dokumen tambahan apabila kegiatan usaha memerlukan
persyaratan dasar atau perizinan sektoral tertentu.
KBLI
Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia
Pilih KBLI Sebelum Mengajukan NIB
KBLI menggambarkan kegiatan usaha yang dijalankan dan menjadi salah satu dasar untuk menentukan tingkat risiko, Perizinan Berusaha, persyaratan serta kewajiban usaha. Karena itu, KBLI sebaiknya dipilih berdasarkan aktivitas bisnis yang benar-benar dijalankan, bukan hanya berdasarkan kemiripan nama kegiatan.
Perizinan Berbasis Risiko
NIB dan Perizinan Usaha Ditentukan oleh Tingkat Risiko
Sistem OSS menggunakan pendekatan berbasis risiko. Konsekuensi perizinan setiap kegiatan usaha dapat berbeda berdasarkan tingkat risiko dan ketentuan pada KBLI terkait.
Risiko
Rendah
Untuk kegiatan tertentu dengan risiko rendah, NIB dapat menjadi Perizinan Berusaha yang diperlukan, dengan tetap memperhatikan kewajiban yang berlaku.
Risiko
Menengah Rendah
Dapat melibatkan NIB dan Sertifikat Standar berupa pernyataan pelaku usaha sesuai ketentuan kegiatan.
Risiko
Menengah Tinggi
Dapat memerlukan NIB dan Sertifikat Standar yang harus memenuhi proses verifikasi sesuai ketentuan.
Risiko
Tinggi
Kegiatan berisiko tinggi dapat memerlukan NIB serta izin sebelum kegiatan usaha tertentu dapat dijalankan.
Cakupan Layanan
Layanan Usaha Perorangan Sea Digitalis
Kami membantu mempersiapkan legalitas usaha berdasarkan aktivitas bisnis yang akan dijalankan dan kebutuhan perizinannya.
Konsultasi Struktur
Meninjau apakah bentuk Usaha Perorangan sesuai dengan kebutuhan dan rencana bisnis.
Analisis Kegiatan Usaha
Mengidentifikasi kegiatan utama yang akan dijalankan oleh pemilik usaha.
Analisis KBLI
Menyesuaikan kegiatan usaha dengan klasifikasi KBLI yang relevan.
Registrasi OSS
Pendampingan pengisian dan pendaftaran data pelaku usaha melalui sistem OSS.
Pengurusan NIB
Pendampingan proses penerbitan Nomor Induk Berusaha untuk kegiatan yang didaftarkan.
Pengecekan Perizinan
Meninjau kebutuhan Sertifikat Standar, izin, PB UMKU atau persyaratan lain jika relevan.
Tahapan Pengurusan
Proses Pendirian Usaha Perorangan
Fokus prosesnya bukan pada pendirian badan hukum, melainkan pada penentuan kegiatan usaha dan penyelesaian legalitas serta Perizinan Berusaha yang relevan.
01
Konsultasi
Memahami model dan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
02
Review Struktur
Memastikan bentuk Usaha Perorangan sesuai dengan kebutuhan bisnis.
03
Penentuan KBLI
Menentukan klasifikasi berdasarkan kegiatan usaha yang sebenarnya.
04
Persiapan Data
Menyiapkan data pemilik, lokasi dan informasi kegiatan usaha.
05
Registrasi OSS
Memasukkan data pelaku usaha dan kegiatan usaha ke dalam sistem.
06
Penerbitan NIB
Memproses Nomor Induk Berusaha berdasarkan kegiatan yang didaftarkan.
07
Review Risiko
Memeriksa tingkat risiko dan Perizinan Berusaha yang terkait.
08
Perizinan Lanjutan
Menindaklanjuti izin atau persyaratan tambahan apabila diwajibkan.
Penting Dipahami
Apakah Setelah Mendapat NIB Usaha Langsung Bisa Beroperasi?
Tidak selalu. NIB merupakan identitas resmi Pelaku Usaha dan menjadi bagian penting dalam Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Namun, kebutuhan legalitas tidak selalu berhenti pada NIB. Bergantung pada KBLI, tingkat risiko, lokasi dan sektor, kegiatan usaha dapat memerlukan Sertifikat Standar, izin, PB UMKU, persyaratan dasar atau persetujuan lainnya sebelum atau selama kegiatan usaha dijalankan.
Biaya Layanan
Berapa Biaya Pengurusan Usaha Perorangan?
Biaya menyesuaikan kegiatan usaha, jumlah KBLI, tingkat risiko dan kebutuhan Perizinan Berusaha yang harus diproses.
Usaha Perorangan
OSS, NIB & Perizinan Usaha
Request Quotation
Disesuaikan dengan kegiatan dan kebutuhan usaha
- ✓ Konsultasi awal
- ✓ Review struktur usaha
- ✓ Analisis kegiatan dan KBLI
- ✓ Pendampingan OSS
- ✓ Pengurusan NIB
- ✓ Review kebutuhan perizinan lanjutan
Legal & Compliance
Legalitas Usaha Perorangan di Indonesia
Legalitas usaha perlu disesuaikan dengan identitas Pelaku Usaha, kegiatan yang dijalankan dan tingkat risiko berdasarkan sistem Perizinan Berusaha.
Orang Perseorangan
PP No. 28 Tahun 2025 mengakui orang perseorangan sebagai salah satu jenis Pelaku Usaha yang dapat menjadi pemohon Perizinan Berusaha.
Perizinan Berbasis Risiko
PP No. 28 Tahun 2025 menjadi kerangka utama Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko melalui sistem OSS.
KBLI & Perizinan
Jenis legalitas dan kewajiban usaha mengikuti klasifikasi kegiatan, tingkat risiko, skala, lokasi serta ketentuan sektoral yang berlaku.
Usaha Perorangan bukan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya.
Apabila bisnis berkembang, membutuhkan struktur kepemilikan
tertentu, masuknya pihak lain, atau kebutuhan pemisahan struktur
hukum yang lebih formal, pemilik dapat mempertimbangkan bentuk
usaha lain sesuai kondisi dan ketentuan yang berlaku.
FAQ
Pertanyaan Seputar Usaha Perorangan
Jawaban ringkas mengenai NIB, OSS, KBLI, PT Perorangan dan Perizinan Berusaha.
Usaha Perorangan adalah kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang perseorangan atas nama dirinya sendiri. Dalam sistem OSS, orang perseorangan Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum dapat menjadi Pelaku Usaha dan mengajukan Perizinan Berusaha.
Tidak. Usaha Perorangan yang dijalankan langsung oleh orang perseorangan berbeda dari badan hukum seperti Perseroan Terbatas. Karena itu, Usaha Perorangan juga perlu dibedakan dari PT Perorangan.
Usaha Perorangan dijalankan langsung oleh individu atas nama dirinya sendiri dan bukan badan hukum Perseroan. PT Perorangan merupakan Perseroan untuk usaha mikro dan kecil yang memenuhi ketentuan khusus serta memiliki status badan hukum tersendiri.
Ya. Orang perseorangan dapat menjadi Pelaku Usaha dalam sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan dapat memperoleh NIB untuk kegiatan usaha yang didaftarkan sesuai ketentuan.
Pada prinsipnya, pendaftaran usaha yang dijalankan langsung oleh orang perseorangan melalui OSS tidak sama dengan pendirian badan usaha yang membutuhkan Akta Pendirian. Namun, dokumen atau perjanjian tertentu tetap dapat diperlukan sesuai transaksi, kegiatan dan kebutuhan bisnis.
Kegiatan usaha yang didaftarkan melalui OSS perlu diklasifikasikan berdasarkan KBLI yang sesuai. KBLI menjadi salah satu dasar penentuan tingkat risiko, Perizinan Berusaha, persyaratan dan kewajiban kegiatan usaha.
Tidak selalu. Kebutuhan perizinan ditentukan oleh kegiatan usaha dan tingkat risikonya. Selain NIB, kegiatan tertentu dapat memerlukan Sertifikat Standar, izin, PB UMKU atau persetujuan lain.
Berdasarkan PP No. 28 Tahun 2025, orang perseorangan sebagai pemohon Perizinan Berusaha merupakan Warga Negara Indonesia yang cakap untuk bertindak dan melakukan perbuatan hukum.
Bentuk usaha perorangan tidak dengan sendirinya melarang pemilik mempekerjakan pekerja. Apabila memiliki tenaga kerja, pemilik usaha perlu memperhatikan kewajiban ketenagakerjaan, jaminan sosial, perpajakan dan kewajiban lain yang relevan.
Pelaku usaha dapat memiliki kegiatan yang perlu diklasifikasikan dalam KBLI yang relevan sepanjang kegiatan tersebut dapat dijalankan oleh jenis Pelaku Usaha tersebut dan memenuhi persyaratan serta perizinan yang berlaku.
Untuk kategori orang perseorangan sebagaimana diatur dalam PP No. 28 Tahun 2025, orang perseorangan tersebut adalah Warga Negara Indonesia yang cakap melakukan perbuatan hukum. Struktur usaha untuk investasi atau kegiatan usaha oleh pihak asing perlu dianalisis menggunakan bentuk dan ketentuan yang sesuai.
Durasi bergantung pada kesiapan data, penentuan KBLI, kondisi akun OSS, kegiatan yang didaftarkan, tingkat risiko dan apakah terdapat persyaratan atau perizinan tambahan yang perlu diselesaikan.
Ya. Sea Digitalis dapat membantu meninjau aktivitas bisnis dan mencocokkannya dengan KBLI yang relevan sebelum proses pendaftaran melalui OSS.
Biaya layanan bergantung pada kegiatan usaha, jumlah KBLI, tingkat risiko dan cakupan perizinan yang diperlukan. Quotation dapat diberikan setelah kebutuhan usaha ditinjau.
Mulai Legalitas Usaha
Siap Mengurus Usaha Perorangan Anda?
Ceritakan kegiatan bisnis yang akan Anda jalankan. Sea Digitalis dapat membantu meninjau struktur usaha, menentukan KBLI, melakukan proses OSS dan NIB, serta mengidentifikasi Perizinan Berusaha yang diperlukan.
Sea Digitalis · Legal & Business Services Indonesia