01 / WNI
Warga Negara Indonesia
Perseroan Perorangan hanya dapat didirikan oleh Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan.
Perseroan Perorangan untuk UMK
Jasa Pendirian PT Perorangan di Indonesia
Bangun badan hukum untuk usaha Anda dengan struktur yang lebih sederhana. Sea Digitalis membantu pengecekan kelayakan Perseroan Perorangan, kegiatan usaha dan KBLI, pendaftaran Perseroan, hingga OSS dan NIB.
- ✓ 1 Orang Pendiri
- ✓ Badan Hukum
- ✓ Tanpa Akta Notaris untuk Pendirian
- ✓ OSS & NIB
PT Perorangan
Usaha Mikro & Kecil
Satu Orang Pendiri
Pendiri sekaligus pemegang saham
01
Eligibility Check
WNI & kriteria usaha mikro atau kecil
02
KBLI & Business Activity
Menentukan kegiatan usaha perusahaan
03
Pernyataan Pendirian
Pendaftaran Perseroan secara elektronik
04
OSS & NIB
Registrasi perizinan berusaha
Apa Itu PT Perorangan?
Perseroan Perorangan adalah Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dan dapat didirikan oleh satu orang. Pendiriannya dilakukan melalui Pernyataan Pendirian secara elektronik tanpa Akta Notaris. Setelah terdaftar dan memperoleh Sertifikat Pendaftaran, Perseroan memperoleh status badan hukum.
Eligibility Check
Siapa yang Dapat Mendirikan PT Perorangan?
PT Perorangan dirancang untuk pelaku usaha mikro dan kecil. Sebelum melakukan pendaftaran, pastikan pendiri dan kegiatan usahanya memenuhi kriteria yang berlaku.
02 / ONE PERSON
Satu Orang Pendiri
Satu orang bertindak sebagai pendiri sekaligus pemegang saham Perseroan.
03 / UMK
Usaha Mikro atau Kecil
Usaha harus tetap memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
04 / NIK
Memiliki NIK
Pendiri harus memiliki Nomor Induk Kependudukan untuk proses administrasi pendirian Perseroan.
Company Structure
PT Perorangan vs PT Biasa
Keduanya merupakan bentuk Perseroan, tetapi struktur pendirian dan penggunaannya berbeda. Pemilihan bentuk perusahaan perlu disesuaikan dengan skala dan rencana pengembangan bisnis.
Micro & Small Business
PT Perorangan
Struktur sederhana untuk satu orang pendiri yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
- ✓Didirikan oleh 1 orang.
- ✓Ditujukan bagi usaha mikro dan kecil.
- ✓Pendirian tidak menggunakan Akta Notaris.
- ✓Menggunakan Pernyataan Pendirian.
- ✓Memperoleh status badan hukum setelah terdaftar.
Capital Partnership Company
PT Persekutuan Modal
Struktur Perseroan yang digunakan apabila perusahaan memiliki lebih dari satu pemegang saham atau tidak lagi memenuhi kriteria PT Perorangan.
- ✓Memiliki struktur pemegang saham.
- ✓Menggunakan Akta Notaris.
- ✓Memiliki struktur Direksi dan Komisaris sesuai ketentuan.
- ✓Lebih sesuai untuk struktur kepemilikan yang berkembang.
- ✓Dapat digunakan untuk struktur investasi yang lebih kompleks.
Requirements
Persyaratan Pendirian PT Perorangan
Data pendiri dan rencana usaha perlu disiapkan untuk pendaftaran Perseroan dan proses perizinan setelah perusahaan memperoleh status badan hukum.
Data identitas dan NIK pendiri.
Rencana nama Perseroan Perorangan.
Alamat dan kedudukan Perseroan.
Deskripsi kegiatan usaha yang akan dijalankan.
KBLI yang sesuai dengan kegiatan usaha.
Struktur modal Perseroan.
Informasi yang diperlukan untuk Pernyataan Pendirian.
Data pendukung untuk proses OSS dan NIB.
Business Scale
Modal PT Perorangan dan Kriteria UMK
PT Perorangan hanya dapat digunakan selama perusahaan memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Usaha Mikro
Modal Usaha sampai Rp1 Miliar
Kriteria modal usaha mikro pada prinsipnya sampai dengan paling banyak Rp1 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Usaha Kecil
Modal Usaha di atas Rp1 Miliar sampai Rp5 Miliar
Kriteria modal usaha kecil pada prinsipnya lebih dari Rp1 miliar sampai dengan paling banyak Rp5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha.
Perhatikan perbedaannya
Kriteria modal usaha UMK tidak boleh langsung disamakan dengan modal dasar atau modal disetor Perseroan. Struktur modal perusahaan tetap perlu disesuaikan dengan kondisi dan rencana bisnis.
Scope of Service
Cakupan Jasa Pendirian PT Perorangan
Sea Digitalis membantu proses dari pengecekan struktur usaha hingga administrasi perizinan setelah Perseroan terdaftar.
Konsultasi Awal
Pengecekan rencana bisnis dan kelayakan penggunaan PT Perorangan.
Analisis KBLI
Identifikasi KBLI berdasarkan kegiatan usaha yang akan dijalankan.
Persiapan Data
Pengecekan informasi pendiri, perusahaan, modal dan kegiatan usaha.
Pendaftaran Perseroan
Proses Pernyataan Pendirian dan pendaftaran Perseroan Perorangan.
Sertifikat Pendaftaran
Penyelesaian administrasi untuk memperoleh bukti pendaftaran badan hukum.
OSS & NIB
Proses registrasi kegiatan usaha dan NIB sesuai scope layanan.
Step by Step
Proses Pendirian PT Perorangan
01
Konsultasi
Memahami pendiri, kegiatan usaha dan rencana bisnis.
02
Cek Kriteria UMK
Memastikan usaha memenuhi kriteria Perseroan Perorangan.
03
Analisis KBLI
Menentukan KBLI sesuai kegiatan usaha.
04
Persiapan Data
Menyiapkan informasi pendiri dan Perseroan.
05
Pernyataan Pendirian
Penyusunan data Pernyataan Pendirian Perseroan.
06
Pendaftaran
Pendaftaran secara elektronik melalui sistem administrasi badan hukum.
07
Sertifikat
Perseroan memperoleh Sertifikat Pendaftaran.
08
OSS & NIB
Registrasi perizinan berusaha sesuai kegiatan perusahaan.
Bisnis Anda Berkembang?
Kapan PT Perorangan Harus Berubah Status?
Perseroan Perorangan perlu berubah menjadi Perseroan persekutuan modal apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau Perseroan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil. Perubahan status tersebut membutuhkan penyesuaian struktur perusahaan dan proses melalui Notaris sesuai ketentuan yang berlaku.
Service Fee
Biaya Jasa Pendirian PT Perorangan
Biaya layanan disesuaikan dengan scope pekerjaan, kegiatan usaha dan kebutuhan perizinan perusahaan.
Perseroan Perorangan
Company Establishment
Request Quotation
Disesuaikan dengan kebutuhan usaha
- ✓Konsultasi struktur usaha
- ✓Pengecekan kriteria PT Perorangan
- ✓Analisis kegiatan usaha & KBLI
- ✓Persiapan data pendirian
- ✓Pendaftaran sesuai scope
- ✓OSS & NIB sesuai scope
Regulatory Context
Dasar Hukum PT Perorangan
Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Perubahannya
Menjadi bagian dari kerangka hukum Perseroan di Indonesia, termasuk pengaturan Perseroan yang memenuhi kriteria UMK.
PP No. 8 Tahun 2021
Mengatur modal dasar Perseroan serta pendirian, perubahan, laporan keuangan dan pembubaran Perseroan Perorangan.
Permenkum No. 49 Tahun 2025
Mengatur tata cara pendirian, perubahan dan pembubaran badan hukum Perseroan Terbatas dalam kerangka administrasi hukum.
PP No. 28 Tahun 2025
Menjadi kerangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha melalui OSS.
Informasi pada halaman ini bersifat informasi umum. Persyaratan,
sistem administrasi pemerintah dan perizinan dapat berubah atau
memerlukan penyesuaian berdasarkan kegiatan usaha tertentu.
FAQ
Pertanyaan tentang PT Perorangan
PT Perorangan adalah Perseroan yang memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil dan dapat didirikan oleh satu orang. Perseroan memperoleh status badan hukum setelah didaftarkan sesuai ketentuan dan memperoleh Sertifikat Pendaftaran.
Ya. Perseroan Perorangan memperoleh status badan hukum setelah proses pendaftaran dilakukan dan Sertifikat Pendaftaran diterbitkan.
Pendirian PT Perorangan tidak menggunakan Akta Notaris. Pendirian dilakukan menggunakan Pernyataan Pendirian yang didaftarkan secara elektronik.
Tidak. Perseroan Perorangan diperuntukkan bagi Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan dan kriteria usaha mikro atau kecil.
PT Perorangan didirikan oleh satu orang yang sekaligus menjadi pemegang saham Perseroan.
Ya. Setelah proses pendirian dan administrasi yang diperlukan selesai, kegiatan usaha perusahaan dapat didaftarkan melalui OSS untuk memperoleh NIB dan Perizinan Berusaha yang relevan.
Tidak terdapat satu angka minimum modal dasar yang berlaku sama untuk seluruh PT Perorangan. Namun, perusahaan harus tetap memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pada prinsipnya status Perseroan Perorangan tidak berarti kegiatan usaha harus dilakukan sendiri oleh pendirinya. Apabila perusahaan mempekerjakan pekerja, kewajiban ketenagakerjaan dan kewajiban terkait lainnya tetap perlu diperhatikan.
Perubahan status diperlukan apabila pemegang saham menjadi lebih dari satu orang dan/atau Perseroan tidak lagi memenuhi kriteria usaha mikro dan kecil.
Ya. Selain kewajiban perizinan dan perpajakan sesuai kegiatan usaha, Perseroan Perorangan juga memiliki kewajiban administrasi badan hukum, termasuk kewajiban penyampaian laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku.
Tidak sebaiknya diasumsikan demikian. Kegiatan usaha perlu diperiksa berdasarkan KBLI, skala usaha, tingkat risiko, persyaratan sektoral dan ketentuan lain yang berlaku.
Ya. Scope layanan dapat mencakup analisis KBLI, pendirian Perseroan, OSS, NIB serta identifikasi kebutuhan Perizinan Berusaha lainnya.
Start Your Business
Ingin Mendirikan PT Perorangan?
Ceritakan kegiatan usaha dan rencana bisnis Anda. Sea Digitalis dapat membantu mengecek apakah PT Perorangan sesuai untuk usaha Anda, menentukan KBLI, mempersiapkan proses pendirian, hingga OSS dan NIB.
Sea Digitalis · Legal & Business Services Indonesia