01 / ANGGOTA
Berbasis Keanggotaan
Anggota merupakan bagian utama Koperasi dan memiliki peran dalam pengambilan keputusan melalui mekanisme Rapat Anggota.
Layanan Pendirian Koperasi di Indonesia
Jasa Pendirian Koperasi & Pengesahan Badan Hukum
Sea Digitalis membantu proses pendirian Koperasi mulai dari persiapan pendiri dan struktur organisasi, rapat pendirian, Anggaran Dasar, Akta Pendirian melalui Notaris, hingga pengesahan badan hukum dan administrasi setelah pendirian.
- ✓ Rapat Pendirian
- ✓ Akta Notaris
- ✓ Pengesahan Badan Hukum
- ✓ Administrasi & Perizinan
Struktur Koperasi Primer
Badan Hukum
≥ 9
Pendiri Koperasi Primer
Orang perseorangan
↓
Rapat Anggota
Kekuasaan tertinggi
Pengurus
Pengelolaan
Pengawas
Pengawasan
01
Rapat Pendirian
Kesepakatan para pendiri
02
Akta & Anggaran Dasar
Penyusunan melalui Notaris
03
Pengesahan
Status badan hukum Koperasi
Apa Itu Koperasi?
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah memperoleh pengesahan sesuai ketentuan yang berlaku.
Mengenal Koperasi
Karakteristik Utama Koperasi
Koperasi memiliki struktur dan karakter yang berbeda dari PT, CV maupun Yayasan. Keanggotaan dan kepentingan ekonomi anggota menjadi bagian penting dalam struktur Koperasi.
02 / BADAN HUKUM
Berstatus Badan Hukum
Koperasi memperoleh status badan hukum setelah diterbitkannya pengesahan sesuai prosedur administrasi badan hukum Koperasi.
03 / KEKELUARGAAN
Asas Kekeluargaan
Koperasi merupakan gerakan ekonomi rakyat yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi dan asas kekeluargaan.
04 / DEMOKRATIS
Rapat Anggota
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi sesuai ketentuan perkoperasian dan Anggaran Dasar.
Bentuk Koperasi
Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder?
Sebelum memulai pendirian, tentukan terlebih dahulu apakah struktur yang dibutuhkan merupakan Koperasi Primer atau Koperasi Sekunder.
Koperasi Primer
Beranggotakan Orang Perseorangan
≥ 9 Orang
Minimum pendiri Koperasi Primer
Koperasi Primer beranggotakan orang perseorangan dan dapat dibentuk oleh paling sedikit 9 orang. Pembentukannya didasarkan pada kesamaan kepentingan ekonomi dan kebutuhan pelayanan anggota.
Koperasi Sekunder
Beranggotakan Badan Hukum Koperasi
≥ 3 Koperasi
Minimum pendiri Koperasi Sekunder
Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 Koperasi yang telah berbadan hukum dan ditujukan untuk mendukung kesamaan kepentingan serta kebutuhan pelayanan Koperasi anggotanya.
Tata Kelola
Rapat Anggota, Pengurus & Pengawas
Struktur tata kelola Koperasi perlu disiapkan sejak proses pendirian agar pembagian kewenangan dan pengelolaan Koperasi tercermin dengan jelas dalam Anggaran Dasar.
Kekuasaan Tertinggi
Rapat Anggota
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi dan menjadi forum pengambilan keputusan anggota sesuai ketentuan hukum dan Anggaran Dasar.
Pengelolaan
Pengurus
Pengurus menjalankan pengelolaan Koperasi serta melaksanakan keputusan Rapat Anggota sesuai tugas, kewenangan, dan Anggaran Dasar Koperasi.
Pengawasan
Pengawas
Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dokumen & Informasi
Syarat Pendirian Koperasi
Persyaratan akan menyesuaikan bentuk, jenis, kegiatan usaha, serta struktur Koperasi. Data dasar para pendiri dan hasil rapat pembentukan perlu dipersiapkan untuk proses Akta Pendirian dan pengesahan.
Identitas para pendiri Koperasi.
Usulan nama Koperasi.
Tempat kedudukan dan alamat Koperasi.
Maksud, tujuan dan rencana kegiatan usaha Koperasi.
Data dan susunan Pengurus Koperasi.
Data dan susunan Pengawas Koperasi.
Ketentuan keanggotaan yang akan dituangkan dalam
Anggaran Dasar.
Ketentuan mengenai permodalan dan simpanan sesuai
struktur Koperasi.
Notulen atau Berita Acara Rapat Pendirian.
Dokumen pendukung lainnya sesuai jenis dan kegiatan
usaha Koperasi.
RAPAT
PENDIRIAN
PENDIRIAN
Mengapa Rapat Pendirian Koperasi Penting?
Pembentukan Koperasi diawali dengan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri. Rapat ini menjadi forum untuk membahas dan menyepakati hal-hal mendasar seperti nama dan kedudukan Koperasi, maksud dan tujuan, kegiatan usaha, keanggotaan, struktur Pengurus dan Pengawas, permodalan, serta ketentuan lain yang akan dituangkan dalam Anggaran Dasar dan Akta Pendirian.
Cakupan Layanan
Layanan Pendirian Koperasi Sea Digitalis
Kami membantu menyiapkan struktur pendirian Koperasi sejak tahap awal hingga proses pengesahan badan hukum dan administrasi lanjutan sesuai kebutuhan.
Konsultasi Pendirian
Pembahasan struktur pendiri, anggota, tujuan, kegiatan usaha, dan kebutuhan legal Koperasi.
Persiapan Struktur
Persiapan struktur keanggotaan, Pengurus, Pengawas dan hal penting lainnya.
Nama Koperasi
Persiapan dan pengecekan nama Koperasi sebelum proses Akta Pendirian.
Rapat Pendirian
Pendampingan persiapan keputusan dan informasi yang diperlukan dalam rapat pendirian.
Akta Pendirian
Koordinasi penyusunan Akta Pendirian dan Anggaran Dasar melalui Notaris.
Pengesahan Badan Hukum
Pengajuan pengesahan Akta Pendirian Koperasi melalui sistem administrasi yang berlaku.
Beneficial Owner
Pendampingan penetapan dan administrasi Pemilik Manfaat sesuai ketentuan yang berlaku.
OSS & Perizinan
Pendampingan perizinan berusaha apabila diperlukan berdasarkan kegiatan usaha Koperasi.
Administrasi Lanjutan
Pendampingan administrasi pascapendirian sesuai kebutuhan dan cakupan layanan.
Tahapan Pendirian
Proses Pendirian Koperasi
Proses pendirian perlu dimulai dari struktur yang tepat sebelum masuk ke Akta Pendirian, pengesahan badan hukum, dan perizinan kegiatan usaha.
01
Konsultasi
Identifikasi bentuk, anggota, tujuan dan kegiatan usaha Koperasi.
02
Persiapan Pendiri
Verifikasi jumlah dan data para pendiri Koperasi.
03
Nama Koperasi
Persiapan dan pengecekan nama yang akan digunakan.
04
Rapat Pendirian
Pembahasan dan persetujuan hal-hal pokok pendirian.
05
Anggaran Dasar
Penyusunan ketentuan dasar Koperasi berdasarkan hasil rapat pendirian.
06
Akta Pendirian
Pembuatan Akta Pendirian Koperasi melalui Notaris.
07
Pengesahan
Pengajuan pengesahan untuk memperoleh status badan hukum Koperasi.
08
Administrasi Lanjutan
Penyelesaian administrasi dan perizinan berdasarkan kegiatan Koperasi.
Setelah Pendirian
Pengesahan Bukan Akhir dari Kepatuhan Koperasi
Setelah memperoleh status badan hukum, Koperasi tetap memiliki kewajiban tata kelola, administrasi dan perizinan yang perlu disesuaikan dengan kegiatan yang dijalankan.
Tata Kelola
Menjalankan Koperasi sesuai Anggaran Dasar, keputusan Rapat Anggota dan ketentuan perkoperasian.
Pemilik Manfaat
Menetapkan dan memenuhi administrasi Pemilik Manfaat sesuai ketentuan yang berlaku bagi korporasi.
Perizinan Usaha
Memenuhi NIB dan perizinan berbasis risiko apabila diwajibkan untuk kegiatan usaha yang dijalankan.
Pelaporan & Kepatuhan
Memenuhi kewajiban pelaporan, administrasi dan kepatuhan sektoral yang relevan dengan Koperasi.
Biaya Layanan
Berapa Biaya Pendirian Koperasi?
Biaya layanan menyesuaikan bentuk Koperasi, kegiatan usaha, kebutuhan dokumen, struktur pendirian, dan cakupan administrasi yang diperlukan.
Jasa Pendirian Koperasi
Pendirian & Pengesahan Badan Hukum
Request Quotation
Disesuaikan dengan struktur dan kebutuhan Koperasi
- ✓ Konsultasi struktur pendirian
- ✓ Review data pendiri
- ✓ Persiapan nama dan struktur Koperasi
- ✓ Pendampingan persiapan rapat pendirian
- ✓ Koordinasi Akta Pendirian
- ✓ Pengurusan pengesahan badan hukum
- ✓ Administrasi lanjutan sesuai cakupan layanan
Dasar Hukum
Kerangka Hukum Pendirian Koperasi
Pendirian dan kegiatan Koperasi perlu memperhatikan Undang-Undang Perkoperasian beserta perubahannya, ketentuan kemudahan dan pemberdayaan Koperasi, pengesahan badan hukum, serta perizinan usaha.
UU No. 25 Tahun 1992
Kerangka utama mengenai Perkoperasian sebagaimana telah mengalami perubahan melalui peraturan perundang-undangan berikutnya.
PP No. 7 Tahun 2021
Mengatur kemudahan, pelindungan dan pemberdayaan Koperasi serta Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Permenkum No. 13 Tahun 2025
Mengatur pengesahan Akta Pendirian, perubahan Anggaran Dasar dan pembubaran Koperasi.
PP No. 28 Tahun 2025
Menjadi kerangka penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko untuk kegiatan usaha yang memerlukan perizinan melalui OSS.
Untuk kegiatan usaha tertentu dapat berlaku persyaratan dan
perizinan sektoral tambahan. Koperasi juga perlu memperhatikan
kewajiban penetapan dan administrasi Pemilik Manfaat serta
ketentuan lain yang berlaku sesuai kegiatan usahanya.
FAQ
Pertanyaan Seputar Pendirian Koperasi
Jawaban ringkas mengenai jumlah pendiri, badan hukum, rapat pendirian, Pengurus, Pengawas, Akta Pendirian dan perizinan Koperasi.
Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang perseorangan atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
Ya. Koperasi memperoleh status badan hukum setelah memperoleh pengesahan Akta Pendirian sesuai prosedur administrasi badan hukum Koperasi yang berlaku.
Koperasi Primer dapat dibentuk oleh paling sedikit 9 orang. Sementara itu, Koperasi Sekunder dibentuk oleh paling sedikit 3 Koperasi yang telah berbadan hukum.
Koperasi Primer beranggotakan orang perseorangan, sedangkan Koperasi Sekunder beranggotakan badan hukum Koperasi. Struktur pendiri dan kebutuhan pelayanan anggotanya karena itu berbeda.
Ya. Pembentukan Koperasi diawali dengan rapat pendirian yang dihadiri para pendiri. Hasil rapat menjadi dasar penyusunan Anggaran Dasar dan Akta Pendirian Koperasi.
Akta Pendirian Koperasi dibuat melalui Notaris sesuai ketentuan yang berlaku dan selanjutnya diajukan untuk memperoleh pengesahan badan hukum.
Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Koperasi. Kewenangan Rapat Anggota dijalankan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Koperasi.
Pengurus bertanggung jawab menjalankan pengelolaan Koperasi, sedangkan Pengawas menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan Koperasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Apabila Koperasi menjalankan kegiatan usaha yang termasuk dalam rezim Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, NIB dan perizinan lain dapat diperlukan sesuai KBLI, tingkat risiko, dan kegiatan usaha yang dijalankan.
Koperasi termasuk jenis korporasi yang wajib menerapkan prinsip mengenali dan menetapkan Pemilik Manfaat sesuai ketentuan mengenai Pemilik Manfaat korporasi.
Ya. Koperasi merupakan badan usaha dan dapat menjalankan kegiatan usaha sesuai maksud, tujuan, bidang usaha, Anggaran Dasar, serta perizinan yang berlaku untuk kegiatan tersebut.
Durasi proses bergantung pada kesiapan data para pendiri, rapat pendirian, persetujuan nama, penyusunan dan penandatanganan Akta Pendirian, proses pengesahan badan hukum, serta administrasi atau perizinan tambahan yang diperlukan.
Biaya bergantung pada bentuk Koperasi, struktur pendiri, kegiatan usaha, kebutuhan dokumen dan cakupan layanan. Sea Digitalis dapat memberikan quotation setelah struktur dan kebutuhan pendirian ditinjau.
Mulai Pendirian
Siap Mendirikan Koperasi?
Ceritakan rencana dan kegiatan Koperasi Anda. Sea Digitalis dapat membantu meninjau struktur pendiri, keanggotaan, Pengurus dan Pengawas, rapat pendirian, Akta Pendirian, pengesahan badan hukum, serta administrasi yang diperlukan.
Sea Digitalis · Legal & Business Services Indonesia